Tugas dan Fungsi

 

BAB ...

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 

Bagian ....

Susunan  Organisasi

Pasal

 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
  3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  4. Sub Bagian Kepegawaian Dan umum
  5. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
  6. Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan;  
  7. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  8. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
  9. Bidang Transmigrasi, membawahi :
  10. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
  11. Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi; dan
  12. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD ); dan
  14. Kelompok Jabatan Fungsional;

 

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

 

  1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Bagian ………………

Tugas

Pasal

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

Bagian …………..

Fungsi

  Pasal

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi ;

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

 

Bagian Kelima

Kepala Dinas

Pasal

 

 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.

 

Pasal

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  2. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  4. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, pengawasan dan evaluasi;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian ……………

Sekretariat

Pasal

 

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal

 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur yang ada dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

Pasal

 

  • Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris dinas  menyelenggarakan  fungsi :
    1. Penyiapan koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    2. Penyiapan koordinasi penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    4. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik Negara/Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    5. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
    6. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

 

Pasal

 

  • Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan aset.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusun rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  2. Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
  3. Pemeliharaan dan penyiapan bukti dan dokumen;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
  5. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
  6. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  7. Pelaksanaan penatausahaan/pengurusan dan penyimpanaan aset;
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  9. Pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal

 

  • Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
    1. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
    2. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
    3. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
    4. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
    5. Perencanaan  dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
    6. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
    7. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
    8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

Bagian........

 

Bidang Tenaga Kerja

Pasal

  • Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Tenaga Kerja.

 

  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan  fungsi ;
    1. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang Tenaga Kerja;
    2. pemberian petunjuk teknis bidang Tenaga Kerja
    3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Tenaga Kerja
    4. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan dibidang Tenaga Kerja
    5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Tenaga Kerja;
    6. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja;
    7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    8. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal

 

 

(1) Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan menyelenggarakan  fungsi ;

  1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan;
  2. Penyiapan bahan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas mutu latihan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Balai Latihan Kerja milik pemerintah, perusahan dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang meliputi sarana prasarana dan perbaikan kualitas mutu latihan;
  3. Penyiapan bahanbimbingan kepada pencari kerja dan masyarakat;
  4. Penyiapan bahankerjasama dengan instansi pemerintah swasta guna koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;
  5. Penyiapan bahan perijinan kepada lembaga pelatihan, kursus, swasta dan perubahan yang akan menyelenggarakan latihan;
  6. Penyiapan bahan standarisasi dan melaksanakan tes kualifikasi dan pelaksanaan perijinan pelatihan serta inventarisasi kelembagaan pelatihan dan produktivitas mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi dan fasilitas yang dimilki;
  7. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan produktifitas Tenaga Kerja;
  8. Penyiapan bahan pengelolaan data dan pelaksanaan pelatihan produktivitas T benaga Kerja;
  9. Penyiapan bahan pembinaan pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja;
  10. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional pemasaran program, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
  11. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pendayagunaan instruktur dan tenaga pelatihan;
  12. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional program pemagangan;
  13. Penyiapan bahan dan melaksanakan standarisasi dan melakukan test kompetensi bagi Instruktur, tenaga pelatihan, dan pencari kerja;
  14. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  16. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

PASAL

 

 

  • Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai  tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

 

  1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  2. Penyiapan bahan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja daerah penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
  3. Penyiapan bahan penyebarluasan informasi pasar kerja dan  sistem informasi TKI, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela serta penyetoran dana TKI;
  4. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah daerah;
  5. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI;
  6. Pengkordinasian pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari daerah;
  7. Penyusunan bahan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengunaan Tenaga Kerja Antar Kerja (AK), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negeri (AKAN);
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan;
  9. Pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

 

 

PASAL

 

  • Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Hubungan Industrial
  • Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
    2. Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan dalam satu wilayah daerah;
    3. Penyusunan bahan Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh pada 1 (satu) wilayah daerah;
    4. Perumusan bahan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah daerah;
    5. Penyiapan bahan pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial dan Persyaratan Kerja, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah daerah;
    6. Perumusan bahan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Daerah;
    7. Penyiapan bahan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi;
    8. Perumusan bahan pemberian bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
    9. Penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum daerah kepada kepala daerah;
    10. Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan serta supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
    11. Perumusan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;
    12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan;
    13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    14. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

Bagian ......

Bidang Transmigrasi

Pasal

 

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Transmigrasi

 

 

Pasal

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

 

  • Pengusulan rencana lokasi dan pengalokasian tanah untuk pembangunan (Wilayah Pengembangan Transmigrasi) WPT/ (Lokasi Pembinaan Transmigrasi) LPT;
  • Penyelesaian legalitas dan penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT/LPT;
  • Penyediaan informasi dan pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT/LPT;
  • Penjajakan kerjasama dengan daerah kabupaten lain;
  • Penyiapan pendaftaran, seleksi dan penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah;
  • Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran;
  • Pelaksanaan pelayanan penampungan calon transmigran;
  • Penataan lokasi permukiman transmigrasi/lokasi pembinaan terpadu;
  • Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

Pasal

 

  • Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembagunan Permukiman Transmigrasi, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan penyiapan kawasan dan pembagunan permukiman transmigrasi;
  • Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembagunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang penyiapan kawasan dan pembagunan permukiman transmigrasi;
    2. Penyiapan bahan  dan pengusulan  tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten;
    3. Penyiapan bahan pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT;
    4. Penyiapan bahan penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT;
    5. Penyiapan bahan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
    6. Penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan transmigrasi;
    7. Penyiapan bahan mitigasi dan penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi;
    8. Penyiapan bahan evaluasi dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi;
    9. Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana rumah transmigran dan fasilitas umum LPT;
    10. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana rumah transmigran dan fasilitas umum LPT;
    11. Penyiapan bahan spesifikasi teknis dan fasilitas umum LPT;
    12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja dan;
    13. Pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    14. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

Pasal

 

  • Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan penempatan transmigrasi;
  • Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasimenyelenggarakan fungsi :
    1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pembinaan dan penempatan transmigrasi;
    2. Penyiapan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian;
    3. Penyiapan bahan penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT;
    4. Perumusan bahan pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan pembinaan dan penempatan transmigrasi;
    5. Penyiapan bahan pendaftaran, seleksi, penetapan pembinaan dan penempatan calon transmigran;
    6. Penyiapan bahan pelayanan angkutan dan penampungan calon transmigran;
    7. Penyiapan bahan promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi di wilayah kabupaten;
    8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja dan;
    9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal

 

  • Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan kawasan trasnmigrasi;
  • Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasimenyelenggarakan  fungsi;
    • Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan kawasan transmigrasi;
    • Penyiapan bahan pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan jejaring pengelolaan pengembangan infrastruktur permukiman transmigrasi;
    • Penyiapan bahan analisis kebutuhan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
    • Penyiapan bahan pemantauan perkembangan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi;
    • Penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, bimbingan dan layanan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi;
    • Penyiapan bahan penetapan dan pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi di kabupaten bersama provinsi;
    • Pelaksanaan sinkronisasi penyerasian,pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT/LPT dengan wilayah sekitar;
    • Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja dan;
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    • Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Hubungi Kami

Alamat : Jl. Trans Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Sulawesi Tengah

e-mail :

Statistik Pengunjung
002603
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan Ini
Seluruhnya
18
17
63
426
2603
IP Anda: 3.227.247.17
2021-01-20 14:05